Maraknya Hoax di Media Sosial Menjelang Pemilu 2019
Menjelang diadakannya sesuatu acara besar sudah lazim nya akan diikuti oleh berita tidak benar atau bohong yang dinamakan hoax, tidak dipungkiri juga termasuk pemilu yang akan diadakan pada tahun 2019, bahkan jauh sebelum memasuki masa-masa rawan seperti saat ini sudah banyak info tentang hoax itu.
Jelang pemilu 2019, DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memberikan sosialisasi Redesain Universal Service Obligation (USO) 2018 di Novotel Hotel, Gajah Mada, Jakarta Barat. Bersama dengan Indonesia ICT Volunteer, mereka menyampaikan pentingnya penggunaan internet secara positif demi menangkal berita bohong alias hoax.
Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris menyampaikan, internet merupakan fasilitas positif yang memang ditujukan untuk mendatangkan kebaikan. Namun, jika disalahgunakan, dapat memberikan ancaman, khususnya terhadap ideologi bangsa.
"Beberapa tahun terakhir ini, ujaran kebencian, hoax dan fitnah marak terjadi di Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia. Hal ini membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Charles dalam keterangannya, Sabtu (15/9/2018). Menurut dia, isi media sosial kini, terutama jelang Pemilu 2019, cukup membuat miris. Bangsa Indonesia rasanya semakin terpolarisasi terhadap pandangan dan pendapat yang tidak rasional.
"Seperti kasus Meiliana di Tanjung Balai. Kerusuhan terjadi bukan karena kritikan Meiliana, melainkan postingan di media sosial yang mengakibatkan pembakaran rumah ibadah. Setelah diselidiki, oknum yang posting bukan warga Tanjung Balai melainkan dari Jakarta. Artinya, dari Jakarta saja bisa menyebarkan kabar yang negatif dan menyulut kerusuhan," tutur Charles.
Khususnya menghadapi Pemilu 2019, lanjut dia, masyarakat tidak terlalu peduli menggunakan sosial media untuk mencari visi misi, rekam jejak, serta program dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi lebih tertarik dengan hal yang berbau ujaran kebencian, hoax, dan fitnah.
"Penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan isu SARA serta fitnah, sudah merusak demokrasi kita. Tahun depan, kita masuk dalam tahun politik. Ini yang harus kita jaga supaya tidak merusak demokrasi kita," kata Charles.
"Mari kita cegah penyebaran konten negatif dan menggunakan internet secara positif dan sehat. Dan ingat internet negatif ada konsekuensi hukumnya," sambung dia.
Ilustrasi Hoax.Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kemenkominfo, Nonot Harsono menambahkan, kegiatan USO bertemakan Diskusi Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Informasi Publik Bagi Generasi Milineal itu merupakan bagian dari kewajiban pemerintah menjaga hak masyarakat untuk mengakses teknologi dan informasi.
"Dalam menjalankan kewajiban ini, selain membangun infrastruktur informasi dan teknologi ke seluruh pelosok wilayah Indonesia, pemerintah harus menyebarkan pemanfaatan internet yang sehat," ujar Nonot.
Pihak dari Indonesia ICT Volunteer, Indriyatno Banyumurti menyebut, rata-rata pengguna internet jarang membaca informasi dengan lengkap. Hasilnya, mereka mendapatkan informasi yang salah dan bahkan ikut menyebarluaskan lewat sosial media.
"Jadi kalau ada postingan di media sosial yang menyebabkan kebencian, fitnah atau hoax, jangan langsung dikomentari atau di like. Kenapa begitu? Kalau kita masih komentar, maka status atau info itu terdorong ke atas. Lebih baik langsung dilaporkan ke pihak media sosial itu," ungkap Banyumurti.
Seperti yang kita ketahui bahwa ada puluhan bahkan ratusan berita hoax yang sudah menyebar menjelang di adakannya pemilu pada tahun 2019 besok, seperti contoh :
Ustadz Abdul Somad masuk menjadi tim sukses Prabowo-Sandi
Dalam pesan singkat WhatsApp (WA), beredar daftar nama juru kampanye nasional pasangan Prabowo-Sandiaga. Pada urutan kelima, terdapat nama Ustaz Abdul Somad (UAS) pada daftar tersebut.
UAS membantah menjadi timses Prabowo-Sandi. Dalam akun Instagram-nya, UAS mengunggah daftar nama-nama itu dan melingkari namanya dengan menuliskan "Hoax". UAS memang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo, tapi dia menolak. Dia mengaku tak ingin terlibat ke dunia politik karena ingin fokus ke dakwah.
Surat Susilo Bambang Yudhoyono
Beberapa waktu lalu beredar surat mengatasnamakan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjelaskan kesiapan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Prabowo Subianto di pilpres 2019. Surat itu tertinggal sabtu, 4 agustus 2018
Berikut isi surat yang beredar di media sosial:
Demi bangsa dan negara yang dicintainya, Agus Harimurti Yudhoyono siap mengabdikan diri untuk Indonesia 2019-2024, bersama bapak Prabowo, saya yakin insyaallah AHY bisa mengurangi kemiskinan di negeri ini. Mari kita sambut pemimpin baru kita untuk Indonesia yang lebih baik. Cikeas 4 Agustus 2018.
Terkait itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan angkat bicara, Dia mengaku surat tersebut tidak benar, Hoaks, ujar Hinca kepada Liputan6.com
Survei Pilpres 2019
Sebuah meme tentang Survei Pilpres 2019 tersebar. Dalam meme tersebut terdapat foto Jokowi dan Prabowo yang menyertakan logo Indo Barometer dengan hasil survei Pilpres 2019 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan
Meme tersebut ramai di medsos dan terus menyebar di grup-grup whatsapp. Indo Barometer menegaskan meme itu Hoaks. Menurut Qodari, angka angka itu bukan bersumber dari Indo Barometer.
Hasil survei itu tidak pernah dilakukan oleh Indo Barometer, Secara tegas Indo Barometer menyatakan meme hasil survei Pilpres 2019 tersebut hoaks alias tidak benar,
Jelang pemilu 2019, DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memberikan sosialisasi Redesain Universal Service Obligation (USO) 2018 di Novotel Hotel, Gajah Mada, Jakarta Barat. Bersama dengan Indonesia ICT Volunteer, mereka menyampaikan pentingnya penggunaan internet secara positif demi menangkal berita bohong alias hoax.
Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris menyampaikan, internet merupakan fasilitas positif yang memang ditujukan untuk mendatangkan kebaikan. Namun, jika disalahgunakan, dapat memberikan ancaman, khususnya terhadap ideologi bangsa.
"Beberapa tahun terakhir ini, ujaran kebencian, hoax dan fitnah marak terjadi di Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia. Hal ini membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Charles dalam keterangannya, Sabtu (15/9/2018). Menurut dia, isi media sosial kini, terutama jelang Pemilu 2019, cukup membuat miris. Bangsa Indonesia rasanya semakin terpolarisasi terhadap pandangan dan pendapat yang tidak rasional.
"Seperti kasus Meiliana di Tanjung Balai. Kerusuhan terjadi bukan karena kritikan Meiliana, melainkan postingan di media sosial yang mengakibatkan pembakaran rumah ibadah. Setelah diselidiki, oknum yang posting bukan warga Tanjung Balai melainkan dari Jakarta. Artinya, dari Jakarta saja bisa menyebarkan kabar yang negatif dan menyulut kerusuhan," tutur Charles.
Khususnya menghadapi Pemilu 2019, lanjut dia, masyarakat tidak terlalu peduli menggunakan sosial media untuk mencari visi misi, rekam jejak, serta program dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi lebih tertarik dengan hal yang berbau ujaran kebencian, hoax, dan fitnah.
"Penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan isu SARA serta fitnah, sudah merusak demokrasi kita. Tahun depan, kita masuk dalam tahun politik. Ini yang harus kita jaga supaya tidak merusak demokrasi kita," kata Charles.
"Mari kita cegah penyebaran konten negatif dan menggunakan internet secara positif dan sehat. Dan ingat internet negatif ada konsekuensi hukumnya," sambung dia.
Ilustrasi Hoax.Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kemenkominfo, Nonot Harsono menambahkan, kegiatan USO bertemakan Diskusi Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Informasi Publik Bagi Generasi Milineal itu merupakan bagian dari kewajiban pemerintah menjaga hak masyarakat untuk mengakses teknologi dan informasi.
"Dalam menjalankan kewajiban ini, selain membangun infrastruktur informasi dan teknologi ke seluruh pelosok wilayah Indonesia, pemerintah harus menyebarkan pemanfaatan internet yang sehat," ujar Nonot.
Pihak dari Indonesia ICT Volunteer, Indriyatno Banyumurti menyebut, rata-rata pengguna internet jarang membaca informasi dengan lengkap. Hasilnya, mereka mendapatkan informasi yang salah dan bahkan ikut menyebarluaskan lewat sosial media.
"Jadi kalau ada postingan di media sosial yang menyebabkan kebencian, fitnah atau hoax, jangan langsung dikomentari atau di like. Kenapa begitu? Kalau kita masih komentar, maka status atau info itu terdorong ke atas. Lebih baik langsung dilaporkan ke pihak media sosial itu," ungkap Banyumurti.
Seperti yang kita ketahui bahwa ada puluhan bahkan ratusan berita hoax yang sudah menyebar menjelang di adakannya pemilu pada tahun 2019 besok, seperti contoh :
Ustadz Abdul Somad masuk menjadi tim sukses Prabowo-Sandi
Dalam pesan singkat WhatsApp (WA), beredar daftar nama juru kampanye nasional pasangan Prabowo-Sandiaga. Pada urutan kelima, terdapat nama Ustaz Abdul Somad (UAS) pada daftar tersebut.
UAS membantah menjadi timses Prabowo-Sandi. Dalam akun Instagram-nya, UAS mengunggah daftar nama-nama itu dan melingkari namanya dengan menuliskan "Hoax". UAS memang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo, tapi dia menolak. Dia mengaku tak ingin terlibat ke dunia politik karena ingin fokus ke dakwah.
Surat Susilo Bambang Yudhoyono
Beberapa waktu lalu beredar surat mengatasnamakan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjelaskan kesiapan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Prabowo Subianto di pilpres 2019. Surat itu tertinggal sabtu, 4 agustus 2018
Berikut isi surat yang beredar di media sosial:
Demi bangsa dan negara yang dicintainya, Agus Harimurti Yudhoyono siap mengabdikan diri untuk Indonesia 2019-2024, bersama bapak Prabowo, saya yakin insyaallah AHY bisa mengurangi kemiskinan di negeri ini. Mari kita sambut pemimpin baru kita untuk Indonesia yang lebih baik. Cikeas 4 Agustus 2018.
Terkait itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan angkat bicara, Dia mengaku surat tersebut tidak benar, Hoaks, ujar Hinca kepada Liputan6.com
Survei Pilpres 2019
Sebuah meme tentang Survei Pilpres 2019 tersebar. Dalam meme tersebut terdapat foto Jokowi dan Prabowo yang menyertakan logo Indo Barometer dengan hasil survei Pilpres 2019 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan
Meme tersebut ramai di medsos dan terus menyebar di grup-grup whatsapp. Indo Barometer menegaskan meme itu Hoaks. Menurut Qodari, angka angka itu bukan bersumber dari Indo Barometer.
Hasil survei itu tidak pernah dilakukan oleh Indo Barometer, Secara tegas Indo Barometer menyatakan meme hasil survei Pilpres 2019 tersebut hoaks alias tidak benar,
Comments
Post a Comment